Dia menilai OPD di lingkungan Pemkot Makassar sejatinya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai.
Namun, persoalan utamanya bukan pada sumber daya manusia, melainkan pada arsitektur berpikir dan sistem kerja yang belum berubah.
“Bukan karena tidak mampu. Tapi karena arsitektur kinerja yang belum berubah. Kita belum mampu mengubah cara berpikir dalam proses pembangunan,” tegas Appi.
Munafri menginginkan model pembangunan lama yang masih berjalan secara administratif, mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, kegiatan, hingga laporan.
Menurutnya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian masalah kota.
Ke depan, ia menginginkan perubahan paradigma.
Dimulai dari identifikasi persoalan kota, penentuan target perubahan, perancangan proses transformasi, hingga intervensi terpadu yang tepat sasaran.
“Setelah intervensi dilakukan, dampaknya harus diukur. Kalau belum berdampak sesuai harapan, berarti prosedurnya yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Mantan CEO PSM itu menekankan, pentingnya alat ukur yang disepakati bersama, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki indikator dampak yang jelas dan terukur.
Refleksi Jujur Tahun Pertama
Munafri menyampaikan refleksi jujur atas satu tahun pemerintahan yang telah berjalan. Ia mengakui bahwa kerja pemerintah meningkat dan sistem mulai tertata, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Menurutnya, publik ingin melihat proses yang nyata, bukan sekadar pembenaran atas apa yang dilakukan pemerintah. Ketika manfaat program tidak sampai kepada masyarakat, alasan apa pun akan sulit diterima.
“Legitimasi publik itu bukan diberikan saat pelantikan, tetapi diperbaharui setiap hari melalui perubahan yang dirasakan masyarakat,” imbuh Ketua Golkar Makassar itu.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga merumuskan empat pembelajaran utama dari tahun pertama kepemimpinannya,
Program tidak otomatis menyelesaikan masalah.
Banyak kegiatan tidak selalu berarti banyak perubahan Kota. Inovasi tidak otomatis berdampak. Inovasi tanpa integrasi hanya akan menjadi proyek yang membingungkan.
Anggaran besar tidak otomatis efektif. Efektivitas ditentukan oleh fokus, bukan jumlah anggaran.
Reformasi birokrasi administrasi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah reformasi manajemen kinerja.
Ia menegaskan bahwa arah perbaikan di tahun kedua adalah mengubah pola kerja dari working in government menjadi problem solving government.
“Menggeser perencanaan dari berbasis program menjadi berbasis penyelesaian masalah kota.
Mengubah indikator kinerja dari sekadar output menuju outcome dan impact,” tuturnya.
Oleh sebab itu, mengalihkan evaluasi dari laporan administratif ke realitas lapangan, mengubah kerja OPD dari sektoral menjadi kolaboratif. Dan menggeser peran pimpinan dari pengendali administrasi menjadi pengarah dampak.
Munafri menegaskan, jika tahun pertama adalah fase pembenahan sistem kerja, maka tahun kedua adalah fase percepatan dampak.
“Makassar tidak kekurangan kerja. Makassar sedang menyempurnakan cara bekerja,” ungkapnya.
Dengan refleksi tersebut, kepemimpinan MULIA memasuki tahun kedua dengan komitmen mempercepat transformasi tata kelola dan menghadirkan pemerintahan yang lebih berdampak bagi Kota Makassar.
Appi menambahkan bahwa satu tahun bukan waktu yang cukup untuk menyempurnakan sistem birokrasi atau memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi. Namun, fondasi telah diletakkan dan kini saatnya melompat lebih tinggi.
“Saya tidak ingin di tahun kedua posisi ini melorot. Kita harus melompat lebih tinggi untuk memastikan pelayanan publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
