“Langkah moratorium harus segera dilakukan mengingat aktivitas tambang di Raja Ampat punya dampak yang luas pada alam, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat di sana,” desak Muhammad Burhanuddin. (*)
GAN Menolak Keras Aktivitas Tambang di Raja Ampat
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi, dokumentasi kegiatan wajib dilaporkan melalui tautan yang telah disediakan serta dipublikasikan di media sosial dengan menandai akun resmi Pemerintah Kota Makassar. Dengan diterbitkannya SE tersebut,…
“Sekarang masih dalam masa libur awal Ramadan, sehingga kami akan segera membuat surat edaran penyesuaian berdasarkan edaran pusat dari tiga menteri,” terangnya. “Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan…
NusantaraInsight, Makassar — Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat edaran tentang pedoman pembelajaran selama bulan suci ramadan tahun ini. Surat Edaran No 100.3 4/1506/DISDIK dan ditandatangani Kadis Pendidikan Iqbal…
Adanya “Ancaman kemerdekaan pers dan kekerasan digital”. Meskipun kebebasan pers dijamin Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 1999, namun catatan tahun 2025 menunjukkan penurunan indeks kemerdekaan pers yang cukup mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap…
“Kalau kita lihat kedua regulasi ini, menyiratkan satu komitmen untuk posisi yang kuat bagi perlindungan guru, tapi kita lihat saat ini, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa Kriminalisasi terhadap guru,…
Dr. Kristian H.P. Lambe Dosen Pascasarjana UKI Paulus Makassar Nusantarainsight.com, Makassar – Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu-Toraja kembali menguat. Gagasan ini mencuat bukan sekadar sebagai ambisi administratif, melainkan…