NusantaraInsight, Buton Tengah — Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Abdullah S.Pd memberikan jawaban menohok saat ditanyakan terkait masih adanya Ruang Kelas Belajar (RKB) yang mengalami kerusakan pada sejumlah sekolah-sekolah di Buteng.
Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh salah satu anggota legislatif Buteng saat digelarnya rapat gabungan fraksi bersama pihak eksekutif yang membahas terkait amandemen Raperda tahun 2024 pada Senin, (07/07/2025) di ruang rapat kantor DPRD Buteng.
“Untuk kepala Dinas Pendidikan, selama ini kan banyak kita lihat perbaikan-perbaikan sekolah, tapi kebanyakan hanya bagian pagar saja yang diperbaiki, dan masih banyak ruang-ruang kelas belajar itu yang sudah rusak dan tidak layak, mohon tanggapannya ini,” kata salah satu anggota Dewan, Senin (07/07/2025).
Menanggapi hal tersebut, Abdullah selaku Kepala Dinas Pendidikan kemudian lansung memberikan jawaban tegasnya. Menurutnya, kemampuan pemda saat ini dalam upaya perbaikan gedung-gedung dan ruang-ruang belajar siswa dibatasi oleh keterbatasan anggaran yang ada.
Kendati daerah sudah mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk bidang pendidikan, namun menurut Abdullah itu belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan disektor pendidikan.
“Bicara kerusakan sekolah itu ada kategorinya, yang pertama ada rusak ringan, kemudian rusak sedang dan rusak berat,” ulasnya.
Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, dari total 736 RKB tersebut kara Abdullah 283 RKB dalam kondisi baik, 173 rusak ringan, 211 rusak sedang, dan 72 RKB rusak ringan.
“Sementara di tingkat SMP, dari total 266 RKB, hanya 20 yang dalam kondisi baik, 54 rusak ringan, 62 rusak sedang, dan 30 rusak berat,” terangnya.
“Ini yang harus kita pikirkan bersama jika memang kita berkomitmen,” tegasnya.
Abdullah menjelaskan, lambannya penanganan kerusakan RKB selama ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah. Perbaikan mayoritas hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) sangat terbatas.
“Kalau saya hitung, untuk SD dengan 72 RKB rusak berat dan biaya pembangunan baru Rp280 juta per RKB, totalnya mencapai lebih dari Rp20 miliar. Sedangkan untuk SMP dengan 30 RKB rusak berat dan biaya pembangunan Rp300 juta per RKB, totalnya sekitar Rp9 miliar,” jelasnya.
Dengan demikian, untuk menuntaskan seluruh RKB rusak berat di SD dan SMP, diperlukan anggaran sekitar Rp29 miliar.
“Kalau mau semua cepat selesai, kebetulan di sini ada Bappeda dan Dinas Keuangan, saya minta disiapkan anggarannya Rp29 miliar, maka tahun depan seluruh RKB rusak berat bisa dituntaskan,” pungkas Abdullah.
