NusantaraInsight, Makassar — Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir menghadiri rapat koordinasi dalam rangka persiapan kunjungan kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dewi Chomistriana.
Rapat digelar di Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Selatan, Senin (15/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis dan agenda kunjungan Dirjen Cipta Karya, termasuk rencana kunjungan ke Kantor DPRD Kota Makassar yang terdampak demonstrasi, peninjauan infrastruktur serta program strategis pembangunan kawasan permukiman di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, kunjungan ini dalam rangka melihat langsung kantor DPRD Kota Makassar yang terbakar dan bagaimana rencana pembangunan infrastruktur.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar memastikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 Agustus 2025.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sendiri berharap pengerjaan gedung tersebut bisa berjalan cepat.
“Insya Allah proses perbaikannya bisa berjalan cepat dan gedung ini dapat segera kita pakai kembali sebagai kantor DPRD Kota Makassar,” kata Munafri saat mendampingi kunjungan kerja Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Makassar.
Pria yang karib disapa Appi itu menekankan, momentum pembangunan ulang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai kaidah konstruksi terbaru.
Pemkot Makassar pun mengusulkan konsep rekonstruksi total untuk gedung lama yang dibangun tahun 1986. Inilah ia minta supaya direkonstruksi dengan kaidah-kaidah bangunan zaman sekarang.
“Mulai dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, hingga skala gempa yang harus disesuaikan. Jalur pemadam kebakaran dan evakuasi juga harus kita maksimalkan,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan bukan sekadar memulihkan fungsi, tetapi juga memastikan gedung DPRD menjadi bangunan publik yang lebih aman dan representatif untuk aktivitas pemerintahan ke depan.
Pernyataan Wali Kota sejalan dengan hasil kaji cepat yang dipaparkan Dirjen Cipta Karya, yang merekomendasikan rekonstruksi total bagi gedung lama berusia lebih dari 40 tahun, sementara bangunan tambahan yang dibangun pada 2024 hanya memerlukan rehabilitasi ringan.
Pemerintah Kota Makassar sebelumnya juga telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai, menyesuaikan kebutuhan ruang fraksi DPRD yang kini lebih besar dibanding desain awal tahun 1980-an.
