NusantaraInsight, Makassar — Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Zuhaelsi Zubir menghadiri Rapat Koordinasi Penertiban Aset Pemerintah Kota Makassar. Senin, (13/10/2025) di Balaikota Makassar.
Rapat ini membahas langkah-langkah strategis dalam upaya penataan dan pengamanan aset milik Pemkot Makassar agar lebih tertib dan optimal dalam pemanfaatannya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bagian hukum, serta perangkat daerah yang memiliki aset di bawah pengelolaan masing-masing.
Dalam rapat, dibahas pula pentingnya sinkronisasi data aset, penegasan status kepemilikan lahan dan bangunan, serta rencana penertiban terhadap aset yang belum memiliki dokumen legalitas lengkap.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.
Diketahui, Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah konkret dalam upaya menyelamatkan aset-aset milik daerah yang rawan diserobot atau diklaim pihak lain.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar dalam pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), yang berfokus pada penataan, sertifikasi, dan penyelesaian konflik agraria di wilayah Kota Makassar.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dan BPN.
Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Adri Virly Rachman.
