Akan sangat naif rasanya ketika ada program untuk masyarakat miskin tidak bisa tersampaikan karena buntu di Ketua RT atau RW.
“Ini yang saya tidak mau. Kalau data warga miskin tertahan atau tidak jelas, kasihan orang yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak bisa mendapatkannya,” imbuh politisi Golkar itu.
Lebih lanjut, Ketua IKA FH Unhas itu juga menolak keras adanya praktik diskriminatif di tingkat lingkungan.
Dia menegaskan, tidak boleh ada yang memilah-milah warga, keluarga dapat apa dan yang lain tidak
Ditegaskan, hal itu tidak bisa terjadi. Ia menekankan, RT/RW harus menjadi bagian dari tim pemerintahan yang memberikan pelayanan secara adil dan tepat sasaran.
Pria yang akrab disapa Appi menambahkan, sosialisasi pemilihan harus dilakukan maksimal agar proses berjalan sesuai mekanisme dan hasilnya benar-benar berkualitas.
“Prosesnya harus step by step, maksimal di setiap tahapannya. Karena pola pelayanan ini harus kita maksimalkan,” ujarnya.
Saat ini, tercatat ada 6027 Ketua RT dan 1005 Ketua RW di seluruh Kota Makassar, total 6032 ornag yang mengikuti pemilu raya nantinya.
Oleh sebab itu, Munafri kembali menegaskan, dirinya meminta hasil dari pemilihan RT/RW tidak hanya sekadar menjabat, tetapi yang mampu menjalankan program-program pokok pemerintahan.
“Banyak tugas yang harus turun ke bawah dan tereksekusi dengan baik, tapi pentingnya sistem evaluasi. Harus ada tenggang waktu untuk evaluasi, dijalankan, ada kegiatan wajib yang menjadi tugas pokok. Ini supaya kerja RT/RW terkontrol,” ungkap Appi.
Dalam menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan, Wali Kota juga meminta dukungan semua pihak, termasuk aparat keamanan.
Kepada pihak dari Kepolisian dan TNI, mari bersama menjaga kondusifitas kegiatan. Satpol PP di kecamatan juga harus mempersiapkan dengan baik.
