NusantaraInsight, Makassar — Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam audiensi bersama Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman, di Balai Kota Makassar, Jumat (3/10/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyikapi persoalan aset milik Pemerintah Kota Makassar yang tengah berada dalam status sengketa.
Tercatat, sedikitnya 24 aset Pemkot kini diklaim atau bahkan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Mulai dari lahan kosong hingga bangunan, berbagai modus penyerobotan dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab, termasuk pemasangan plang kepemilikan secara sepihak.
Kepala BPN Makassar, Adri Virly Rachman, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Pemkot dalam menata dan menyelamatkan aset daerah. Ia menyebut BPN bukan sekadar mitra administrasi, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan kepastian hukum atas aset pemerintah.
“Aset-aset kita ini harus dipertahankan, tentunya dalam koridor hukum. Semua harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, tanpa ego sektoral,” tegas Adri.
Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara BPN dan Pemkot untuk menghindari miskomunikasi dan mempercepat penyelesaian sengketa. Menurutnya, banyak persoalan muncul karena keterbatasan pemahaman dokumen atau interpretasi surat yang tidak seragam.
Adri menyatakan akan segera membuka dan meneliti seluruh data aset Pemkot, memetakan mana yang sudah berstatus clear and clean dan mana yang masih bermasalah. Koordinasi dengan bagian hukum dan OPD terkait akan dilakukan untuk mencari pembelaan hukum terbaik.
“Kami akan panggil nanti dari pemerintah kota, bagian mana saja yang sudah clear and clean. Yang belum, kita duduk bersama,” jelasnya.
BPN juga membuka kemungkinan menindaklanjuti aspek pidana jika ditemukan unsur penyerobotan oleh pihak ketiga. Kepastian hukum menjadi prioritas utama dalam menjaga aset negara agar tidak terbengkalai atau diambil alih secara ilegal.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyoroti urgensi penyelamatan aset pendidikan, khususnya tanah Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran pokok 2026. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas gangguan pelayanan pendidikan akibat klaim sepihak dari pihak luar.
“Kadang-kadang sekolah didatangi orang, lalu muncul papan bicara. Ini harus segera kita koordinasikan agar tidak mengganggu pelayanan pendidikan,” ujar Munafri.
Ia juga menyinggung aset di kawasan Gatot Subroto yang tengah memasuki proses sidang, serta aset yang diklaim ahli waris. Munafri meminta BPN mempercepat verifikasi dan pemetaan status hukum agar prosedur penyelesaian bisa berjalan dengan jelas.
