NusantaraInsight, Makassar — Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah, di Hotel Novotel Makassar, Rabu (4/2/2026).
Mengangkat tema kegiatan, “Peningkatan Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan” Dinas PU Makassar mendatangkan sejumlah ahli sebagai narasumber, di antaranya Tim Ahli Wali Kota Makassar Prof. Batara Surya, Rahayu, S.T., M.T Kepala Bidang Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air (KPISDA) di BBWS Pompengan Jeneberang dan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.
Dalam paparannya Prof Batara mengungkapkan bahwa masalah yang dialami Kota Makassar saat ini, tak bisa berdiri sendiri. Harus ada upaya koordinasi lintas sektor.
“Jadi tak bisa hanya mengandalkan normalisasi saluran drainase tersier, tapi juga harus ada penganggaran di APBN, karena luas lahan untuk serapan air sudah tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan terbesar kota Makassar saat ini, adalah jika kecepatan air yang datang dari hulu sangat besar.
“Apalagi Kita Makassar berada di cekungan dan diapit dua sungai besar yaitu Sungai Jeneberang yang melintas dari Selatan ke Barat dan DAS Sungai Tallo yang terkoneksi dari Bendungan Lekopancing ke muara Selat Makassar,” tuturnya.
Ia berharap koordinasi Kota Makassar, provinsi Sulsel dan pemerintah pusat harus terus berjalan untuk mengantisipasi hal tersebut.
Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Firman Pagarra dihadiri oleh perwakilan Komisi C DPRD Kota Makassar, akademisi, BPJS Ketenagakerjaan, OPD, LPM Kecamatan, Balla Inklusi, Perempuan Pesisir, Forum Anak dan juga perwakilan media.
Kepala Dinas PU Zulhaelsi Zubir sebagai pemangku kepentingan untuk kegiatan ke-PU-an kota Makassar menyatakan Forum Perangkat Daerah DPU Makassar ini dilakukan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan serta pokok pikiran DPRD.
Ini dilakukan untuk sinkronisasi urusan pemerintahan daerah, merumuskan program kerja sesuai tugas fungsi perangkat daerah, serta mempertajam indikator dan target kinerja.
Selain itu, forum menampung aspirasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan dunia usaha melalui pendekatan bottom-up planning.
Ini juga dilakukan sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencangan Kerja (Renja) perangkat daerah.
Tentu ini mencakup optimalisasi prioritas pembangunan, sinergi antar perangkat daerah, dan penyempurnaan rancangan akhir RKPD untuk Musrenbang tingkat kota. (Arul)
