Makassar, NusantaraInsight — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali duduk bersama jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk membahas langkah taktis mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Khususnya jenis solar, yang masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pembahasan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026), dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi Deny Sukendar.
Munafri mengatakan, kondisi antrean BBM di Makassar saat ini secara umum sudah jauh lebih baik.
Namun, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan pengaturan lebih detail, khususnya SPBU yang melayani kendaraan besar seperti truk dan bus.
“Kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik. Tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrean pengisian bahan bakar solar,” kata Munafri.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar, untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap berjalan, namun tidak menimbulkan antrean yang mengganggu aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas.
Menurutnya, salah satu solusi yang dibahas bersama Pertamina adalah membangun klaster atau pengaturan jam operasional pengisian solar bagi kendaraan besar.
Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah antrean kendaraan berat terjadi pada jam-jam sibuk, terutama di SPBU yang berada di dalam kota atau memiliki akses jalan terbatas.
“Kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu pengguna jalan yang lain,” ujarnya.
Munafri menyebut, pengaturan waktu khusus dapat diterapkan bagi kendaraan besar, terutama truk dan bus, sehingga kendaraan tersebut tidak mengantre pada waktu dan lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan.
“Dari pihak Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar, terutama dengan kendaraan besar, truk maupun bus,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk membatasi akses masyarakat terhadap BBM, melainkan mengatur pola pelayanan agar aktivitas pengisian tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
“Jadi, saya berharap dengan adanya klaster atau dengan adanya pembagian jam ini, masyarakat tidak terganggu,” tuturnya.
“Kita mau aktivitas masyarakat tidak terganggu terutama di jam-jam sibuk dan tempat-tempat yang menurut saya bisa menjadi sumber kemacetan ketika antrean itu panjang,” sambung Appi.
