Antrean Solar Masih Terjadi, Pemkot Makassar dan Pertamina Bahas Solusi

Makassar, NusantaraInsight — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali duduk bersama jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk membahas langkah taktis mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Khususnya jenis solar, yang masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pembahasan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026), dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi Deny Sukendar.

Munafri mengatakan, kondisi antrean BBM di Makassar saat ini secara umum sudah jauh lebih baik.

Namun, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan pengaturan lebih detail, khususnya SPBU yang melayani kendaraan besar seperti truk dan bus.

“Kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik. Tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrean pengisian bahan bakar solar,” kata Munafri.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar, untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap berjalan, namun tidak menimbulkan antrean yang mengganggu aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas.

BACA JUGA:  Diskominfo Makassar Sosialisasi Penguatan PPID

Menurutnya, salah satu solusi yang dibahas bersama Pertamina adalah membangun klaster atau pengaturan jam operasional pengisian solar bagi kendaraan besar.

Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah antrean kendaraan berat terjadi pada jam-jam sibuk, terutama di SPBU yang berada di dalam kota atau memiliki akses jalan terbatas.

“Kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu pengguna jalan yang lain,” ujarnya.

Munafri menyebut, pengaturan waktu khusus dapat diterapkan bagi kendaraan besar, terutama truk dan bus, sehingga kendaraan tersebut tidak mengantre pada waktu dan lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

“Dari pihak Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar, terutama dengan kendaraan besar, truk maupun bus,” jelasnya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk membatasi akses masyarakat terhadap BBM, melainkan mengatur pola pelayanan agar aktivitas pengisian tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

“Jadi, saya berharap dengan adanya klaster atau dengan adanya pembagian jam ini, masyarakat tidak terganggu,” tuturnya.

BACA JUGA:  Jalan Rusak Metro Tanjung Bunga–Barombong Dibenahi, Netizen Banjiri Akun Medsos Appi

“Kita mau aktivitas masyarakat tidak terganggu terutama di jam-jam sibuk dan tempat-tempat yang menurut saya bisa menjadi sumber kemacetan ketika antrean itu panjang,” sambung Appi.

Adapun lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Tentara Pelajar yang berada di sekitar akses keluar tol.

Menurut Munafri, karakteristik lokasi tersebut membutuhkan perlakuan khusus agar antrean kendaraan berat tidak meluber dan mengganggu arus lalu lintas.

Hal serupa juga menjadi perhatian di kawasan Jalan Pengayoman. Munafri meminta agar SPBU yang berada di kawasan dengan akses jalan relatif terbatas tidak menjadi titik penumpukan kendaraan besar.

“Silakan truk mau isi di situ, tapi tidak boleh ada antrean, tidak boleh menunggu. Kalau mau isi, kita kasih waktu agak malam. Ada, jam khusus,” saran Ketua IKA FH Unhas itu.

Selain pengaturan terhadap kendaraan besar, Munafri meminta agar kendaraan yang berkaitan dengan pelayanan publik mendapatkan akses khusus dalam pengisian BBM.

Kendaraan seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut sampah dan kendaraan ambulans serta pelayanan publik lainnya, kata dia, harus mendapatkan pengecualian agar operasional pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.