NusantaraInsight, Palopo — Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, tiba di Bandara Lagaligo Bua, Selasa (5/5/2026), didampingi Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum.
Kedatangan orang nomor satu di organisasi profesi guru tersebut disambut jajaran PGRI dari Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Luwu Timur. Turut menjemput Wakil Ketua PGRI Sulsel, Nursalam, S.Pd, M.Pd, serta Bendahara PGRI Sulsel, Dra. Hj. Hendriati Sabir, M.Pd, bersama para ketua PGRI kabupaten dan kota se-Luwu Raya.
Sebelum melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, Unifah menyempatkan diri bersilaturahmi dengan anggota PGRI Kota Palopo. Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Ratona Lantai II Kantor Wali Kota Palopo dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah serta unsur pendidikan.
Wali Kota Palopo diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsu Alam, S.IP. Hadir pula perwakilan Dinas Pendidikan Kota Palopo, Kementerian Agama, pengurus PGRI cabang, serta perwakilan ranting.
Acara diawali sambutan Ketua PGRI Kota Palopo, Drs. Basman, S.H., M.H. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum PB PGRI di tengah padatnya agenda kunjungan.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Ketua Umum. Kami berharap arahan beliau dapat menjadi motivasi bagi anggota PGRI di Kota Palopo,” ujarnya.
Dalam arahannya, Unifah menekankan pentingnya guru beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital. Ia mengingatkan agar para pendidik terus belajar dan meningkatkan kompetensi agar tidak tertinggal.
“Guru harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Terus belajar dan kembangkan kompetensi diri,” tegasnya.
Ia juga menitipkan pesan kepada pemerintah daerah agar terus memberi perhatian terhadap kesejahteraan guru. Menurutnya, dukungan nyata dari pemerintah menjadi salah satu kunci agar guru dapat bekerja optimal dalam menjalankan tugas.
Unifah turut memaparkan sejumlah program PB PGRI, termasuk kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk penyediaan rumah bersubsidi bagi guru. Dalam suasana santai, ia bahkan menyapa tim pengembang perumahan yang hadir.
“Jangan mahal-mahal ya, Pak perumahannya,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Selain itu, ia menyinggung penerapan restorative justice sebagai pendekatan hukum yang lebih humanis dalam penyelesaian persoalan antara guru, siswa, dan orang tua. Menurut dia, pendekatan tersebut mengedepankan mediasi damai sekaligus memberi perlindungan terhadap profesi guru.
