Rapat Pleno PGRI Sulsel Diperluas Bicarakan Amanah Konkerprov I

Rapat Pleno
Rapat Pleno PGRI Sulsel Diperluas dipimpin Ketua Prof Hasnawi Haris (kiri), Sekretaris Dr Abdi dan Ketua PGRI Sidrap Nurkanaah (kanan)

NusantaraInsight, Makassar — Rapat Pleno PGRI Provinsi Sulawesi Selatan Diperluas digelar di Ruang Gardenia Hotel Claro Makassar, Jumat (6/2/2026).

Pada Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua PGRI Sulsel Prof Dr Hasnawi Haris, M.Hum ini didampingi oleh Sekretaris PGRI Sulsel Dr Abdi, S.Pd.,M.Pd para wakil Ketua dan dihadiri oleh segenap Ketua PGRI, Sekretaris dan Bidang Infokom PGRI Kabupaten Kota.

Rapat Pleno PGRI Sulsel Diperluas ini membicarakan beberapa agenda di antaranya, kebijakan teknis Porsenijar PGRI Sulsel 2026 di Sulsel, pemaparan teknis Majalah Suara PGRI, pemaparan teknis terkait pengadaan Sekretariat PGRI Sulsel, pemaparan KTA Digital serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Dalam arahannya, Ketua PGRI Sulsel Prof Hasnawi Haris menyampaikan bahwa Rapat Pleno PGRI Sulsel Diperluas ini diselenggarakan sebagai amanah dari Konferensi Kerja Provinsi PGRI Sulsel yang pertama.

Ia menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang akan dibahas, utamanya adalah Launching Majalah Suara PGRI untuk menyuarakan semua unsur-unsur yang ada di AD/ART.

Selain itu, Prof Hasnawi Haris menyinggung juga tentang Porsenijar 2026 di Kabupaten Sidrap.

BACA JUGA:  Unismuh Makassar Siap Sukseskan Sulawesi Education & Techno Expo 2026 LLDIKTI IX

“Dari pertemuan sebelumnya bersama Bupati Sidrap, penyelenggaraan Porsenijar tahun 2026 nanti akan menjadi Porsenijar terheboh dan terbesar dari sebelumnya,” ungkapnya.

Sekilas ia menyampaikan juga bahwa baru-baru ini telah hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi DPR RI terkait Rancangan UU Perlindungan Guru.

“Alhamdulillah sudah ada 4 Parpol yang mendukung RUU Perlindungan Guru,” tambahnya.

Prof Hasnawi Haris juga menyinggung tentang tawaran rencana menjadi tuan rumah Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) di Sulsel.

Ia juga berharap agar hal-hal yang akan dibicarakan pada Rapat Pleno PGRI Diperluas ini menjadi titik awal pelaksanaan yang lebih dalam.