Nusantarainsight, Sidrap – Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Syaharuddin Alrif, Sidrap berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas capaian tertinggi pemeriksaan DNA HPV untuk deteksi dini kanker serviks sepanjang tahun 2025.
Dengan total 15.679 perempuan yang mengikuti pemeriksaan dari seluruh 11 kecamatan, Sidrap dinobatkan sebagai daerah dengan jumlah skrining terbanyak se-Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam kegiatan nasional bertajuk Indonesia Satu Melawan Kanker yang digelar di South Quarter Dome, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026).
Turut mendampingi Menkes dalam penyerahan penghargaan tersebut Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Murti Utami serta Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) Linda Gumelar.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidrap, Wakil Bupati Nurkanaah menerima langsung penghargaan tersebut, didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sidrap, Mu’minah.
Dalam keterangannya, Wabup Nurkanaah menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai pihak di daerah.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, kader posyandu, kader PKK, serta dukungan mitra kesehatan. Kami mengapresiasi semua yang telah bekerja keras menjangkau masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Tirta Medical Centre yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan skrining HPV di Sidrap.
Program pemeriksaan DNA HPV sendiri menjadi salah satu strategi nasional untuk menekan angka kanker serviks melalui deteksi dini.
Melalui kegiatan Indonesia Satu Melawan Kanker, pemerintah pusat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, perluasan layanan skrining, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Prestasi ini semakin memperkuat posisi Sidrap sebagai daerah yang serius dalam pembangunan sektor kesehatan, khususnya dalam pencegahan penyakit tidak menular berbasis pelayanan langsung kepada masyarakat.
(*/Sur)
