NusantaraInsight, Makassar — Komitmen Pemerintah Kota Makassar, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel kembali ditegaskan melalui pelantikan, pengukuhan kembali, serta pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di lingkup Pemkot Makassar.
Dalam suasana adem, yang berlangsung pada Senin (1/12/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, secara resmi melantik 14 pejabat di lingkungan Inspektorat dan Kecamatan serta Dinas Pendidikan Kota Makassar, garda terdepan dalam memastikan pengawasan internal yang profesional, independen, dan berintegritas.
Pelantikan ini tidak hanya menjadi momentum penyegaran organisasi, tetapi juga penegasan komitmen Pemkot untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada hasil.
Kehadiran jajaran Forkopimda menandai kuatnya sinergi lintas lembaga dalam mengawal pemerintahan kota yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Munafri menekankan bahwa pelantikan dan pengukuhan jabatan ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka memantapkan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
“Kita tahu bahwa peran Inspektorat sangat vital dan penting sebagai pengawas internal. Pengawasan yang baik akan memberikan kita tatanan pemerintahan yang berjalan pada relnya,” ujar Munafri.
Ia mengingatkan bahwa dalam praktik pemerintahan, seringkali ada hal-hal yang dianggap benar berdasarkan asumsi pribadi, namun belum tentu benar menurut aturan.
Karena itu, penguatan fungsi Inspektorat dipandang wajib agar setiap kebijakan dan langkah birokrasi berada dalam koridor hukum.
“Inspektorat hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi memperbaiki apa yang tidak duduk pada tempatnya,” tuturnya.
“Mereka membantu memastikan agar kita melaksanakan tugas tanpa rasa was-was terhadap dampak di kemudian hari,” sambung Appi.
Mantan Bos PSM itu juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia mengingatkan bahwa seluruh anggaran yang dikelola pemerintah kota berasal dari masyarakat, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas.
“Anggaran ini adalah anggaran negara yang harus kita pertanggungjawabkan setiap satu sen pun. Kebijakan yang kita ambil juga memiliki dampak. Jika ada aturan yang terlalaikan, tentu risikonya besar,” jelasnya.
