NusantaraInsight, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam upaya memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemkot Makassar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam implementasi strategi antikorupsi di tingkat kota.
Melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama DPRD Kota Makassar dan KPK RI, yang digelar di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025).
Berbagai upaya strategis dibahas untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menyambut langsung pimpinan KPK Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK), didampingi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.
Kehadiran jajaran KPK tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan pemahaman, tips, dan strategi pencegahan korupsi sejak dini bagi seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemkot dan DPRD Makassar.
Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat integritas dan membangun budaya antikorupsi di semua lini birokrasi Kota Makassar, demi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukanlah sekadar seremoni, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan.
“Artinya, pemberantasan korupsi tidak akan bisa berjalan kalau cuma di mulut, cuma di awang-awang saja. Ini harus nyata di tengah-tengah kita dalam menjalankan pemerintahan,” tegas Munafri, di hadapan pimpinan KPK.
Kegiatan ini dihadiri pula Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta para pimpinan dan anggota DPRD, dan jajaran SKPD lingkup Pemkot Makassar.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD menegaskan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sebagai wujud nyata keseriusan dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi, lembaga eksekutif dan legislatif menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Langkah ini menjadi simbol kesungguhan Pemkot dan DPRD Makassar untuk menjalankan amanah publik secara jujur, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai integritas.
br
br
