NusantaraInsight, Makassar — Suasana hangat mewarnai pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan puluhan pedagang kuliner UMKM Pasar Cidu di Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).
Di balik senyum dan obrolan santai, terselip harapan besar para pedagang agar lapak-lapak kuliner mereka bisa semakin tertata, nyaman, dan memberi pengalaman terbaik bagi pengunjung.
Mendengar langsung keluh kesah dan aspirasi mereka, Munafri tak sekadar memberi jawaban singkat. Ia merespons dengan serangkaian solusi konkret, mulai dari penataan ketertiban, kebersihan, pengelolaan parkir.
Hingga penerapan transaksi non-tunai berbasis QRIS, sebagai langkah awal menjadikan Pasar Cidu destinasi kuliner malam yang berkelas di Makassar.
Sebagai pemimpin Kota Makassar, Munafri merespons aspirasi puluhan pedagang kuliner UMKM di Pasar Cidu, Kecamatan Ujung Tanah, dengan menawarkan sejumlah solusi mulai dari penataan ketertiban, kebersihan, pengelolaan parkir, hingga penerapan transaksi non-tunai berbasis QRIS.
“Kita sepakat cari solusi, pasar cidu tetap operasi. Tapi, saya ingin kawasan (pasar Cidu) kondusif, tertib, dan sesuai aturan. Ini bisa menjadi wilayah komersial yang dikelola pemerintah,” imbuh Appi dihadapan pedagang disambut antusian.
“Harus ada pengecualian tertentu terhadap penggunaan jalan dan pengaturan aktivitas, supaya tidak mengganggu warga sekitar,” tambah Appi.
Turut hadir mendampingi Wali Kota, Sekda Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya Ali Gauli Arief, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Evy Aprialti, Camat Ujung Tanah Amanda Syahwaldi, serta perwakilan SKPD terkait.
Kawasan kuliner Pasar Cidu, yang berlokasi di Jalan Tinumbu, utara Kota Makassar, selama ini menjadi magnet bagi pencinta kuliner malam.
Namun, Munafri menekankan perlunya pengelolaan yang lebih terstruktur agar kawasan ini menjadi pusat ekonomi yang nyaman dan berdaya saing.
Tahap awal, survei, standarisasi, dan penataan. Munafri memerintahkan Camat Ujung Tanah untuk melakukan survei menyeluruh, mencakup dua aspek utama.
Selain itu, perlu mendengar pendapat warga sekitar. Khususnya pemilik rumah yang terdampak kegiatan kuliner malam, untuk memastikan tidak ada keberatan (zero complain).
“Standarisasi lapak dan jam operasional sekitar pukul 17.00 wita sampai malam, termasuk keseragaman tenda, aturan pemasangan dan pembongkaran, serta batas jumlah maksimal 150 pedagang,” tutur Appi.
Menurutnya, jika disepakati, sistem pengelolaan akan berada di bawah kontrol kecamatan, dengan dukungan dinas perdagangan, dinas kesehatan, dan Satpol PP untuk memastikan kualitas bahan pangan, kebersihan, dan ketertiban.
