NusantaraInsight, Makassar — Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan sampah yang kian mendesak. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memimpin Rapat Koordinasi bersama penggiat lingkungan, Rabu malam (25/6/2025), di Rumah Jabatan Wali Kota.
Rapat ini sekaligus membahas peran pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Peraturan Presiden terkait penanganan darurat sampah perkotaan melalui pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Rapat turut dihadiri Ketua TPP PKK Melinda Aksa, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kadis Kominfo, para camat se-Kota Makassar, serta berbagai komunitas penggiat lingkungan.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu krusial dan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Maka, diperlukan kolaborasi lintas sektor, sinergi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas untuk membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang terpadu.
“Kalau kita tidak diatasi sekarang, persoalan ini akan semakin parah. Tapi kalau kita bisa mengintervensi secara tepat, justru sampah bisa menjadi sumber nilai dan perbaikan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Munafri juga menuturkan, kondisi TPA Antang yang saat ini mengalami overload dan antrean panjang truk pengangkut sampah.
Ia menekankan pentingnya mendesentralisasi proses pengolahan melalui pengadaan mesin pengolah sampah di tingkat kecamatan.
TPA nanti hanya menerima residu. Tapi, ingin mulai dari hulu, kemudian dipilah dari rumah, serta diolah di wilayah, sisanya baru dikirim ke TPA.
“Kalau residunya masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Target kita ke depan adalah sanitary landfill, bukan TPA terbuka seperti sekarang,” katanya.
Politisi Golkar itu, juga menyinggung potensi ekonomi dari pengolahan sampah plastik, mengingat tingginya nilai jual dan permintaan dari pabrik-pabrik daur ulang yang saat ini bahkan masih mengambil pasokan dari luar Makassar.
Lebih dari itu, ia menawarkan solusi inovatif untuk mengelola limbah daun ketapang yang selama ini hanya disapu dan terbang kembali.
Salah satunya dengan membuat lubang biopori, dikelola oleh petugas kebersihan, dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk oleh warga.
“Kita akan petakan tahun ke-2 sampai mana, tahun ke-3 apa yang diselesaikan, sampai nanti kita bisa deklarasi Kota Makassar bebas sampah,” tuturnya.
Munafri berharap komunitas lingkungan dan seluruh stakeholder turut memberi masukan dan ide-ide kreatif dalam menyusun kebijakan ini, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.
