Komang Raka menjelaskan bahwa sistem dalam program ISWMP dirancang untuk dapat mengolah minimal ratusan ton sampah per hari, dan bahkan bisa mencapai 100 ton per hari dengan nilai investasi hingga Rp100 miliar per lokasi.
Dari sisi teknologi, program ini menawarkan fleksibilitas tinggi. Daerah bebas memilih teknologi pengolahan sampah sesuai kebutuhan dan potensi lokal, seperti pembuatan briket, konversi menjadi bahan bakar minyak (BBM), atau daur ulang menjadi produk bernilai.
“Secara teknis, residu pengolahan bahkan bisa ditekan hingga nol persen. Namun, dalam kesepakatan dengan Kementerian, batas residu maksimal ditetapkan sebesar 12 persen, mengingat kemungkinan adanya kandungan limbah B3 atau medis,” sebutnya.
Selain itu, ISWMP mengusung prinsip circular economy, yaitu pendekatan ekonomi sirkular di mana sampah tidak sekadar dibuang, tetapi diolah kembali menjadi sumber daya baru yang bermanfaat. Residu yang tidak dapat diolah akan ditangani secara aman dan sesuai regulasi.
Sejauh ini, beberapa daerah seperti Depok, Bandung, Indramayu, Bali, dan Padang sudah mendapatkan bantuan implementasi program ISWMP. Sementara itu, Kota Makassar masih dalam tahap persiapan.
“Kami menunggu kesiapan dari pemerintah Makassar. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan Balai wilayah untuk meninjau kondisi di lapangan dan memastikan Makassar dapat segera masuk dalam daftar penerima program,” pungkas Komang Raka.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Makassar, saat ini mengalami penumpukan sampah yang sangat tinggi, dan persoalan ini semakin mendesak untuk segera ditangani dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.
“Yang bisa meredam kondisi saat ini adalah bagaimana proses penumpukan di TPA bisa dikelola secara efektif. Sehingga kami cari solusi, apalagi adanya program ini,” ujarnya dalam pertemuan bersama perwakilan Kementerian PU dan pihak terkait.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah ada di Makassar saat ini dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi. Selain itu, Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga telah menjadi masalah tersendiri.
Menurutnya, Makassar saat ini berada dalam wilayah menunggu, terkait tindak lanjut program Waste to Energy (WTE) yang digulirkan oleh pemerintah pusat.
Untuk itu, dirinya berencana meminta waktu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas keberlanjutan proyek ini.
“Kalau proyek ini on progress, maka kita akan menegosiasikan kembali sejumlah hal yang menyangkut pengembangan APBD dan pelibatan pemerintah daerah secara lebih aktif,” jelas Munafri.
