Badan Anggaran turut menyampaikan hasil pembahasan Ranperda APBD 2026 yang telah disepakati, yakni Pendapatan Daerah Rp 4,6 triliun lebih
Ray menegaskan, setelah seluruh syarat dan mekanisme pembahasan dipenuhi, Badan Anggaran DPRD Kota Makassar secara resmi mengusulkan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengusulkan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui menjadi peraturan daerah,” ujarnya.
“Semoga pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara keseluruhan,” tutupnya.
Diketahui, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pada rapat tersebut, sebagai berikut.
Pertama, pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 4.695.138.820.000,00 (Empat Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
Kemudian, belanja Daerah direncanakan mencapai Rp 5.175.138.820.000,00 (Lima Triliun Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga terdapat defisit sebesar Rp 480.000.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah).
Sedangkan, untuk menutup defisit tersebut, Pembiayaan Daerah disusun dengan. Penerimaan Pembiayaan Rp 480.000.000.000,00, sedangkan pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00, dan pembiayaan Netto Rp 480.000.000.000,00.
Dengan demikian, seluruh kebutuhan belanja dapat ditutupi, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan tercatat Rp 0,00.
