banner 728x90

Melalui Amandemen UU 34 Tahun 2014 Upaya Revitalisasi Peran BPKH

  • Bagikan

NusantaraInsight, Makassar — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkolaborasi dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas) dan

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menggelar seminar nasional dengan judul Berkhidmat
untuk Umat: Menuju Pengelolaan Keuangan haji yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel di
Aula Prof Dr Baharuddin Lopa, SH FH Unhas Makassar, Jum’at (3/11/2023).

Kepala BPKH, Fadlul
Imansyah menyampaikan, “Salah satu tantangan hukum yang dihadapi oleh BPKH adalah posisinya
sebagai lembaga Sui Generis di luar pemerintahan yang didirikan melalui undang-undang.

“Sebagai lembaga Sui Generis BPKH menjalankan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun beroperasi secara otonom dan independen dari kepentingan pemerintah,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyampaikan bahwa saat ini BPKH memerlukan perubahan undang-undang melihat tingginya kesempatan berinvestasi di Arab Saudi.

Komisi VIII DPR RI saat ini setuju dan mendorong untuk memberi ruang kepada BPKH agar lebih luwes
dan lincah dalam berinvestasi dan memberikan manfaat untuk umat.

BACA JUGA:  Mantap, Lurah Maccini Sombala Tampil Menawan Di Depan Juri Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Nasional

“Saat ini revisi undang-undang
sudah masuk ke dalam Prolegnas namun belum menjadi prioritas. “undang-undang ini harus paralel
dan bersinergi dengan Undang-undang Penyelenggaraan Haji yang saat ini menjadi prioritas,” jelasnya.

Seminar hari ini akan menjadi wadah diskusi, dialog, dan kolaborasi antara BPKH dengan narasumber-narasumber yang kompeten dalam bidangnya dengan membahas topik-topik seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dinamika, problematika, dan urgensi
Amandemen untuk Pengelolaan Keuangan Haji yang Rasional dan Berkeadilan dan juga reformulasi
kelembagaan good governance dan tantangan politik hukum pengelolaan keuangan haji.

Seminar nasional ini dihadiri oleh
Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Rektor Universitas Hasanuddin amaluddin Jompa, Ketua Umum ICMI Arif Satria, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Jaja Jaelani, Mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Dekan Guru Besar Fakultas Hukum UH Ahmad Ruslan, Mantan Irjen Kementerian Hukum dan
HAM Aidir Amin Daud, Dekan Fakultas Hukum UH Hamzah Halim, Kepala Badan Pelaksana BPKH,
Fadlul Imansyah dan Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf.

BACA JUGA:  Pj Gubernur Sulsel Lantik Pj Bupati dan Wali Kota

Saat ini BPKH telah menciptakan forum-forum diskusi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan,
mendiskusikan isu-isu terkait, dan menerima masukan dari berbagai pihak yang kompeten.

  • Bagikan